MUNCAR

LAPORAN PERJALANAN DINAS

DALAM RANGKA PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN

MUNCAR BANYUWANGI, 21 S/D 24 APRIL 2012

 

I.          PENDAHULUAN

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Pelabuhan Ketapang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pelabuhan Gilimanuk di Bali.

Muncar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Selain itu juga Muncar sebagai bandar ikan laut terbesar kedua setelah Bagan Siapi-api. Dengan pesatnya pertumbuhan sektor perikanan di daerah tersebut telah meningkatkan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam rangka mendukung Program Kegiatan Minapolitan maka ditetapkanlah Kawasan Muncar sebagai salah satu Basis Minapolitan di Jawa Timur. Di sisi lain Kawasan Industri Muncar telah menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan nelayan yang bermukim di pesisir dan pantai Muncar. Kondisi pencemaran yang cukup tinggi, disebabkan karena industri pengolahan ikan di Kecamatan Muncar belum dilengkapi IPAL yang memadai sehingga berdampak terhadap sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan ikan di kawasan Muncar belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena limbah dibuang langsung ke sungai/laut atau saluran drainase yang ada di tepi jalan tanpa diolah terlebih dahulu. Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan pencemaran kawasan Muncar yang terjadi sejak tahun 2006 hingga sekarang, maka pada tanggal 21 April – 24 April 2012 telah dilaksanakan pengawasan pencemaran akibat kegiatan industri perikanan di Kecamatan Muncar, Kab.Banyuwangi.

II.        TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dari kegiatan pengawasan pencemaran perairan adalah :

• Melakukan kegiatan pengawasan pencemaran perairan di lokasi industri pengolahan ikan yang ruang lingkup wilayahnya termasuk seluruh kawasan muncar.
• Melakukan koordinasi dengan pihak Satuan Kerja PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Badan Lingkungan Hidup daerah Banyuwangi untuk mendorong penertiban terhadap kegiatanindustri pengolahan ikan yang dapat berpotensi terhadap pencemaran perairan.

 Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah :

a.  Teridentifikasinya kegiatan industri pengolahan ikan yang dapat berpotensi menyebabkan pencemaran perairan.

b.      Tersedianya data yang aktual tentang industri pengolahan ikan di Muncar.

c.       Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menanggulangi kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran.

III.      DASAR PELAKSANAAN

• Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan khususnya Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 86
• b.      Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Surat Perintah Tugas Nomor 148/PSDKP.2/TU.420/IV/2012 dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 24 April 2012.

 

IV.      PELAKSANAAN KEGIATAN

Sehubungan dengan surat perintah dari Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan terkait Pengawasan Pencemaran Perairan terkait pengawasan pencemaran Perairan di Muncar, telah dilakukan pengawasan pada tanggal 21 s.d 24 April 2012, dapat dilaporkan hasil pemantauan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan pencemaran perairan dilaksanakan di wilayah Muncar serta didampingi oleh pihak Satuan Kerja PSDKP Banyuwangi.
2. Pertemuan dalam rangka pengawasan pencemaran perairan dilaksanakan dengan pihak Satuan Kerja PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Badan Lingkungan Hidup daerah Banyuwangi dan Pengusaha Industri Pengolahan Ikan.
3. Beberapa Perusahaan yang telah dilakukan pengawasan oleh BLHD Kabupaten Banyuwangi maka beberapa perusahaan yang menjadi target Pengawasan Pencemaran Perairan di Kawasan Industri Muncar adalah sebagai berikut  :

a)    PT. Perfect International Food

b)   CV. Indo Jaya Pratama

c)    CV. Sumber Asia Trading Company

d)   CV. Pasific Harvest

4. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a)         Melakukan Verifikasi dengan Pihak Perusahaan terkait dengan Pencemaran di kawasan Industri Muncar dan upaya yang dilakukan untuk penaatan pengelolaan lingkungan (Berita Acara Verifikasi);

b)        Melakukan pengecekan ke Saluran Pembuangan Limbah dan IPAL dari perusahaan pengolahan ikan;

c)     Membuat dan menindak lanjuti Surat Pernyataan mentaati ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.

d)        Melakukan Uji Kualitas Air di kawasan industri Muncar (terlampir)

5.      Hasil Uji Kualitas Air pada outlet perusahaan industri pengolahan ikan di kawasan Muncar (PT. Perfect International Food, CV. Indo Jaya Pratama, CV. Sumber Asia Trading Company, CV. Pasific Harvest) mendapatkan kesimpulan bahwa sebagain besar parameter (BOD₅, COD, TSS) berada di atas baku mutu air  kecuali pH.

6. Rencana pengembangan sistem jaringan limbah industri berupa IPAL terpadu di kawasan Muncar merupakan bagian dari Roadmap Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Wilayah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 – 2014 yang merupakan kegiatan terpadu antara Kementerian LH, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPT, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian serta Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur. Perencanaan ini akan diintegrasikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Muncar.
7. Dampak yang dirasakan oleh nelayan tradisional adalah semakin jauhnya daerah penangkapan ikan (Selat Bali), karena sebagian besar limbah cair yang dibuang ke saluran drainase di tepi jalan. Namun limbah ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat/pengais minyak untuk dijual  ke industri kecantikan.
8. Dalam dialog yang melibatkan sejumlah nelayan serta pengusaha ikan di Muncar, topik yang paling menyita perhatian adalah tentang mulai langkanya ikan di perairan Muncar. Padahal, kawasan Muncar terkenal sebagai sentra pendaratan ikan terbesar dan sentra industri pengolahan ikan di Jawa Timur.
9. Berdasarkan data yang ada, setiap hari ikan yang dibongkar di Muncar minimal 500 ton dan sekitar 90 persen di antaranya dipasok ke industri pengolahan ikan setempat. Data Sekretariat Kabinet RI menunjukkan, Muncar merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur dengan produksi ikan sebesar 27.748 ton. Dimana produksi ikan olahan diekspor ke Eropa, Jepang, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Kanada sebanyak 1.562.249,72 kg per bulan dengan nilai ekonomi sebesar hampir Rp 20 miliar.
10. Angka ekonomi tersebut sebenarnya bisa ditingkatkan apabila daya dukung dan kualitas perairan Muncar tetap dapat dipertahankan dari kemungkinan terjadinya overfishing dan pencemaran.
    Sayangnya, potensi besar tidak dapat dimaksimalkan lantaran banyak perusahaan perikanan di Muncar dalam melakukan aktivitas produksinya kurang memperhatikan pengelolaan limbah dari kegiatan produksi.

V.        KESIMPULAN

a.         Penanganan pengolahan perikanan yang kurang tepat dapat berdampak pada pencemaran perairan di kawasan Muncar.

b.         Tindak lanjut penyelesaian kasus dilaksanakan oleh Satuan Kerja PSDKP Banyuwangi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan pemerintah daerah terkait lainnya.

c.          Perlu adanya pengkajian ulang terkait dengan Perijinan pendirian perusahaan, karena banyak perusahaan-perusahaan besar muncul tidak sesuai dengan klasifikasi skala usaha (Skala Usaha CV yang seharusnya sudah menjadi PT)

VI.      SARAN

a.   Sebaiknya Satuan Kerja PSDKP Banyuwangi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti hasil pengawasan pencemaran perairan agar dapat menjadi evaluasi  dalam rangka penertiban kegiatan industri pengolahan ikan.

b.   Setiap stakeholder yang terkait semestinya harus melakukan pengawasan secara kontinu dan berkala guna berkurangnya pencemaran perairan yang terjadi di wilayah kawasan Muncar.

Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut Form Kendali Pengawasan Pencemaran Perairan di Tanjung Pinang, Prop. Kepulauan Riau

Dalam rangka pengawasan pencemaran perairan maka dilaksanakan Monitoring dan Tindak Lanjut Form Kendali Pengawasan Pencemaran Perairan di Kab. Tanjung Pinang, Prop. Kep. Riau pada tanggal 11 s/d 14 Juli 2012, dengan ini disampaikan hasil kegiatan sebagai berikut :

1.        Propinsi Kepulauan Riau saat ini memiliki potensi di bidang pertambangan dengan hasil tambang bauksit, dan juga merupakan tempat singgah berbagai produk perdagangan, karena letaknya yang strategis antara dua kawasan FTZ (Free Trade Zone) maka terdapat tiga jenis mata uang yang beredar yaitu Rupiah, Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia. Potensi perikanan yang terdapat di Tanjung Pinang adalah Karamba Jaring Apung (KJA) dan budidaya ikan lele.

2.      Tim Pengawasan Pencemaran Perairan berdiskusi terlebih dahulu dengan Satker PSDKP Tanjung Pinang dan dengan Ibu Elin selaku Kabid Perikanan dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjung Pinang untuk kegiatan pengawasan di Tanjung Pinang. Dari hasil diskusi diketahui bahwa budidaya lele di Tanjung Pinang digalakkan sebagai alternatif usaha di tengah kondisi demografi Tanjung Pinang yang kurang memungkinkan dikembangkan sebagai kawasan ruang terbuka biru.

3.      Budidaya ikan air tawar di Tanjung Pinang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok usaha budidaya, terdapat 17 (tujuh belas) kelompok binaan dimana 8 (delapan) kelompok sudah mendapat bantuan dari Dinas KPPKE Tanjung Pinang dalam bentuk barang modal seperti freezer, jaring, modal usaha. Beberapa KJA dan budidaya ikan air tawar yang dapat diverifikasi oleh pengawas diantaranya sebagai berikut :

a.        Budidaya Lele, Yubsir, Desa Kampung Bulang

Kegiatan budidaya lele di Tanjung Pinang sedang berkembang. Lele dipelihara dalam bak semen berbeda ukuran, rata-rata 2,5 x 3 x 1 m dengan lele dewasa sebanyak 1200 ekor per kolam. Untuk menghindarkan air dari bau, pakan lele berupa kepala ikan tengiri dan sesekali diberi pellet untuk tambahan nutrisi bagi lele. Sesekali juga diberi pakan daun pepaya. Lele dipanen secara bergantian, ukuran lele disesuaikan dengan  kebutuhan pasar. Jika ikan berpenyakit seperti terkena jamur, cukup dipisahkan dari lele lainnya dan diberi serutan daun pepaya pada kolam lele. Kolam dikuras tiap mingu dan air buangan kolam langsung dibuang ke laut.

b.       KJA

KJA yang dapat diverifikasi ada 3 (tiga) lokasi yang kesemuanya merupakan usaha mandiri atas nama Hakim di Tanjung Lanjut, atas nama Ali di desa Madung yang juga ketua kelompok nelayan Maju Mandiri, dan atas nama Idris Musa di Pulau Penyengat. Jenis ikan yang dipelihara di KJA bermacam-macam, seperti kerapu macan, kerapu batik, kerapu sunu dan beberapa jenis ikan non kerapu. Ukuran tiap plong KJA bervariasi rata-rata berukuran 3 x 3 x 3 m. Untuk pakan ikan masing-masing KJA tidak sama, ada yang menggunakan ikan biji nangka sebagai pakan kerapu dan ada pula yang menggunakan pellet untuk nutrisi tambahan pakan ikan. Jika ikan berpenyakit seperti tumbuh jamur, maka diobati dengan cara direndam di air tawar yang telah dicampur dengan adonan daun sunai laun dan bubuk kunyit selama beberapa menit.

c.        Pengupasan Kepiting, Hasan Basri, Desa Kampung Bugis

Kegiatan pengolahan ikan di tanjung Pinang terinventaris sebanyak 40 unit usaha meliputi usaha kerupuk ikan, pengupasan kepiting, ikan asin, abon dan otak-otak. Kegiatan pengupasan kepiting milik perorangan yang dikelola oleh Bpk Hasan, berlokasi di Kampung Bugis. Ijin usaha yang dimiliki sudah kadaluarsa selama satu tahun, namun tidak ada keinginan dari pemilik usaha untuk memperbarui ijin dengan alasan tidak ada keuntungan bagi usaha. Kepiting diperoleh dari nelayan setempat dan setelah dipisahkan dari cangkangnya dikirim ke Medan untuk diolah lebih lanjut. Dengan tenaga kerja 10-20 orang, bervariasi tergantung jumlah kepiting yang didaratkan, dapat dihasilkan rata-rata 20 kg kepiting kupas per harinya. Limbah dari proses pengupasan yaitu air bekas rebusan kepiting yang langsung dibuang ke laut dan cangkang kepiting yang dibuang ke TPA Kampung Bugis. Tidak ada keluhan dari warga sekitar mengenai limbah pengupasan kepiting.

4.        Saran dan Kesimpulan

a.   Potensi wilayah di Tanjung Pinang adalah sebagai penghasil bahan tambang berupa bauksit dan kurang potensial di bidang perikanan dilihat dari jumlah dan skala unit usaha perikanan yang kecil;

b.     Pemilihan jenis usaha perikanan yang tepat juga menentukan tingkat keberhasilan usaha. Intensifikasi usaha perikanan sangat perlu ditingkatkan, tidak hanya menggiatkan usaha budidaya perikanan namun juga bisa mengemas usaha perikanan selaras dengan usaha jasa, untuk itu peran Dinas KPPKE Tanjung Pinang dan satker PSDKP Tanjung Pinang sangat diperlukan;

Demikian disampaikan, terimakasih.

Yoki Jiliansyah

 

Anita Ratna Dewi K