Total Suspended Solid (TSS)

Total Suspended Solid
(TSS) adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap, terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, dan bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya. Misalnya, air permukaan mengandung tanah liat dalam bentuk suspensi yang dapat bertahan sampai berbulan-bulan, kecuali jika keseimbangannya terganggu oleh zat-zat lain, sehingga mengakibatkan terjadinya penggumpalan yang kemudian diikuti dengan pengendapan. Jumlah padatan tersuspensi dalam air dapat diukur dengan Turbidimeter. Seperti halnya padatan terendap, padatan tersuspensi akan mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air begitu pula dengan limbah minyak pelumas bekas, yang notabennya minyak pelumas memiliki nilai kekentalan dan kepekatan yang tinggi sehingga akan sangat mempengaruhi regenerasi oksigen serta fotosintesis.

Kandungan Total Suspended Solid (TSS) pada limbah minyak pelumas dapat berdampak buruk pada lingkungan, terutama dapat menghambat resapan air dalam tanah dengan cara menutupi pori-pori. Tanah perlu mendapatkan suatu penanganan khusus agar minyak pelumas bekas yang memiliki bahan-bahan berbahaya dapat diturunkan atau setidaknya dapat dikurangi dengan tujuan dampak yang diakibatkan dapat dicegah, untuk itu perlu menggunakan cara dalam penangganannya antara lain dengan cara menurunkan kadar tersebut dengan menggunakan alat atau reaktor Pemisah Minyak dengan harapan dapat menurunkan kadar-kadar yang terdapat pada minyak pelumas bekas.

.

Pencemaran Air

Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur,atau komponen lainnya kedalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat dibedakan antara lain :

1. Limbah Pertanian

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian dimakan hewan atau manusia orang yang memakannya akan keracunan. Untuk mencegahnya, upayakan agar memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus membunuh hewan sasaran) serta bersifat biodegradabel (dapat terurai oleh mikroba) dan melakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Jangan membuang sisa obet ke sungai. Sedangkan pupuk organik yang larut dalam air dapat menyuburkan lingkungan air (eutrofikasi). Karena air kaya nutrisi, ganggang dan tumbuhan air tumbuh subur (blooming). Hal yang demikian akan mengancam kelestarian bendungan. bendungan akan cepat dangkal dan biota air akan mati karenanya.

2.Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga yang cair merupakan sumber pencemaran air. Dari limbah rumah tangga cair dapat dijumpai berbagai bahan organik (misal sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemek, air buangan manusia) yang terbawa air got/parit, kemudian ikut aliran sungai. Adapula bahan-bahan anorganik seperti plastik, alumunium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah bertimbun,menyumbat saluran air, dan mengakibatkan banjir. Bahan pencemar lain dari limbah rumah tangga adalah pencemar biologis berupa bibit penyakit  dan jamur.

Bahan organik yang larut dalam air akan mengalami penguraian dan pembusukan. Akibatnya kadar oksigen dalam air turun dratis sehingga biota air akan mati. Jika pencemaran bahan organik meningkat, kita dapat menemui cacingT ubifex berwarna kemerahan bergerombol. Cacing ini merupakan petunjuk biologis (bioindikator) parahnya pencemaran oleh bahan organik dari limbah pemukiman.

Dikota-kota, air got berwarna kehitaman dan mengeluarkan bauyang menyengat. Didalam air got yang demikian tidak ada organisme hidup kecuali bakteri dan jamur. Dibandingkan dengan limbah industri, limbah rumah tangga di daerah perkotaan diIndonesia mencapai 60% dari seluruh limbah yang ada.

3. Limbah Industri

Adanya sebagian industri yang membuang limbahnya ke air. Macam polutan yang dihasilkan tergantung pada jenis industri. Mungkin berupa polutan organik (berbau busuk), polutanan organik (berbuaih, berwarna), atau mungkin berupa polutan yang mengandung asam belerang (berbau busuk), atau berupa suhu (air menjadi panas). Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air oleh limbah industri. Misalnya, limbah industri harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang kesungai agar tidak terjadi pencemaran.

Dilaut, sering terjadi kebocoran tangker minyak karena bertabrakandengan kapal lain. Minyak yang ada di dalam kapal tumpah menggenangi lautan dalam jarak ratusan kilometer. Ikan, terumbu karang, burung laut, dan hewan-hewan laut banyak yang matikarenanya. Untuk mengatasinya, polutan dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar, kemudian permukaan polutan ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak

4. Penangkapan ikan menggunakan racun

Sebagia penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba (racun dari tumbuhan atau potas (racun)untuk menangkap ikan tangkapan, melainkan juga semua biota air.

Racun tersebut tidak hanya hewan-hewan dewasa, tetapi jugahewan-hewan yang masih kecil. Dengan demikian racun yang disebarkan akan memusnahkan jenis makluk hidup yang ada didalamnya. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara tersebut mengakibatkan pencemaran di lingkungan perairan dan menurunkan sumber daya perairan.

Akibat yang dtimbulkan oleh pencemaran air antara lain

a. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen.

b. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi), c.Pendangkalan Dasar perairan.
d.Punahnya biota air, misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air.
e.Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah.
f. Menjalarnya wabah muntaber.

NATRIUM

Natrium atau sodium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Na dan nomor atom 11. Natrium adalah logamreaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam (terutamahalite). Dia sangat reaktif, apinya berwarna kuning, beroksidasi dalam udara, dan bereaksi kuat dengan air, sehingga harus disimpan dalam minyak. Karena sangat reaktif, natrium hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murni.

[sunting]Sifat utama

Seperti logam alkali lainnya, natrium adalah unsur reaktif yang lunak, ringan, dan putih keperakan, yang tak pernah berwujud sebagai unsur murni di alam. Natrium mengapung di air, menguraikannya menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. Jika digerus menjadi bubuk, natrium akan meledak dalam air secara spontan. Namun, biasanya ia tidak meledak di udara bersuhu di bawah 388 K. Natrium juga bila dalam keadaan berikatan dengan ion OH- maka akan membentuk basa kuat yaitu NaOH.

Tumpahan Minyak Kotabaru Kalimantan Selatan

Sehubungan adanya kejadian tumpahan minyak pada tanggal 21 Oktober 2010 dari kapal Laut Emas 08 milik PT.Telaga Makmur Jaya yang tenggelam saat melakukan pengisian di dermaga Depo Pertamina Kotabaru Kalimantan Selatan. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kapal tanker Laut Emas 08 sedang mengisi minyak hitam dari Pertamina Kotabaru sebanyak 600 kiloliter untuk dibawa ke Berau, Kalimantan Timur. Namun ketika baru terisi sekitar 580 kiloliter, tiba-tiba kapal tanker tersebut oleng dan membuat kapal langsung tenggelam hingga ke dasar laut dengan cepat.
2. Menurut Wakapolres Kotabaru Komisaris Polisi Joko Sulistio, KM Laut Emas yang sedang melakukan pengisian minyak hitam sekitar 580 kilo liter di dermaga PT Pertamina Kotabaru tenggelam sekitar pukul 10.55 Wita, akibat oleng.
3. Kepala Badan Lingkungan hidup Daerah (BPLHD) Kotabaru, Muchlis menyatakan Kapal pengangkut BBM yang tenggelam adalah milik PT.Telaga Makmur Jaya. Pencemaran perairan tersebut diperkirakan mencapai radius lebih dari dua kilometer, mulai dari sekitar sekitar Depo Pertamina hingga pemukiman warga nelayan di Desa Rampa.
4. Sedangkan menurut Media Indonesia Tumpahan minyak yang diduga merupakan jenis marine fuel oil (MFO) tersebut dikwatirkan akan menggangu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem perairan Kotabaru. Oleh karena itu, pihak nelayan mendesak PT Pertamina bertanggung jawab dan segera mengatasi pencemaran.
5. Sementara itu, Humas PT Pertamina Unit Pemasaran Wilayah IV Kalimantan Selatan-Tengah Rudy Biantoro dan Kepala Depo Pertamina Kotabaru, Imam Hardjito ada beberapa langkah yang dilakukan pihak Pertamina di antaranya memasang oil boom (Slickbar), menyemprotkan oil spill dispersant serta menyedot tumpahan minyak di laut dengan menggunakan kapal penyedot.
6. Dari hasil pengumpulan data melalui internet tentang kasus pencemaran diatas perlu kiranya untuk investigasi dilapangan guna mendapatkan data yang lebih akurat serta untuk mengetahui dampak yang terjadi.

Dasar Hukum Pencemaran Perairan KKP

Pasal 12 AYAT (1) UU 31/2004 ttg Perikanan :

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan PENCEMARAN dan/atau kerusakan SDI dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 86 AYAT (1) UU 31/2004

Setiap orang yg dg sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan perbuatan yg mengakibatkan PENCEMARAN dan/atau kerusakan  SDI dan/atau lingkunganya sebagaimana dimaksud dalam Psl 12 ayat (1), dipidana dg pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000 000 000,-(dua milliar rupiah).

Pengawasan Subdit Pencemaran

SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

Wilayah Satker yang menjadi Prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2011

NO	LOKASI	SATKER	WILAYAH KERJA		KETERANGAN
			Daratan	Perairan
1	Serdang Bedagai, Sumatera Utara	Satwas Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai	WPP 571	PPI Tanjung Beringin
2	Banyuwangi, Jawa Timur.	Satwas Muncar	Kab. Banyuwangi	WPP 573	PPP Muncar
3	Dhamasraya, Sumatera Barat	Satwas Carocok Tarusan	Kab Dhamasraya	WPP 572	PPP Carorok
4	Karawang Jawa Barat	Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat	Kab Karawang	WPP 712	Jatiluhur
5	Bitung, Sulawesi Utara	Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara	Kota Bitung	WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera	PPS Bitung
6	Pontianak, Kalimantan Barat	Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur	PPI Sungai Rengas (PU Pontianak)
7	Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Satwas Muara Kintab	Kab. Tanah Laut	WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara	PPI Muara Kintab
8	Tanjung Pinang Kepulauan Riau	Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat	PPP Lempasing
9	Kupang Nusa Tenggara Timur	Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT	Kota Kupang	WPP 573 meliputi Laut Sawu	PPP Kupang
10	Bontang, Kalimantan Timur	Satwas Bontang	Kota Bontang	WPP 713	PPI Bontang
11	Gorontalo	Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo	Kota Gorontalo	WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini	PPI Gorontalo
12	Sumenep, Jawa Timur	Satwas Kangean	Kab. Sumenep,	WPP 712	PPI Kangean
13	Cilacap, Jawa Tengah	Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah	Kab. Cilacap	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPS Cilacap
14	Kota Bandar Lampung	Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung	Kota Bandar Lampung	WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat	PPS Bungus
15	Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung	Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung	Kab Belitung	WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan	PPN Tanjung Pandan
16	Kota Mataram, NTB	Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB	Kota Mataram	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur	PPP Labuan Lombok

  

1.      Satwas Serdang Begadai (Sumut)

2.      Satwas Muncar (Jatim)

3.      Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)

4.      Pos Jatiluhur (jabar)

5.      Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)

6.      Pos Sungai Rengas (Kalbar)

7.      Satwas Muara Kintab (Kalsel)

8.      POS Tanjung Pinang (Kepri)

9.      Pos Kupang (NTT)

10.  Satwas Bontang (Kaltim)

11.  POS Gorontalo

12.  Satwas Kangean (Madura)

13.  Pos Cilacap (Jawa Tengah)

14.  Pos Lempasing (Lampung)

15.  Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)

16.  Pos Labuan Lombok (NTB)

SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

Wilayah Satker yang menjadi Prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2012

NO	LOKASI	SATKER	WILAYAH KERJA		KETERANGAN
			Daratan	Perairan
1	Serdang Bedagai, Sumatera Utara	Satwas Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai	WPP 571	PPI Tanjung Beringin
2	Banyuwangi, Jawa Timur.	Satwas Muncar	Kab. Banyuwangi	WPP 573	PPP Muncar
3	Dhamasraya, Sumatera Barat	Satwas Carocok Tarusan	Kab Dhamasraya	WPP 572	PPP Carorok
4	Karawang Jawa Barat	Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat	Kab Karawang	WPP 712	Jatiluhur
5	Bitung, Sulawesi Utara	Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara	Kota Bitung	WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera	PPS Bitung
6	Pontianak, Kalimantan Barat	Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur	PPI Sungai Rengas (PU Pontianak)
7	Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Satwas Muara Kintab	Kab. Tanah Laut	WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara	PPI Muara Kintab
8	Tanjung Pinang Kepulauan Riau	Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat	PPP Lempasing
9	Kupang Nusa Tenggara Timur	Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT	Kota Kupang	WPP 573 meliputi Laut Sawu	PPP Kupang
10	Bontang, Kalimantan Timur	Satwas Bontang	Kota Bontang	WPP 713	PPI Bontang
11	Gorontalo	Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo	Kota Gorontalo	WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini	PPI Gorontalo
12	Sumenep, Jawa Timur	Satwas Kangean	Kab. Sumenep,	WPP 712	PPI Kangean
13	Cilacap, Jawa Tengah	Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah	Kab. Cilacap	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPS Cilacap
14	Kota Bandar Lampung	Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung	Kota Bandar Lampung	WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat	PPS Bungus
15	Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung	Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung	Kab Belitung	WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan	PPN Tanjung Pandan
16	Kota Mataram, NTB	Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB	Kota Mataram	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur	PPP Labuan Lombok
17	Kab. Pasaman Sumbar	Pos PSDKP Bungus-Prop.Sumatera Barat	Kab. Pasaman	WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Tengah	PPS Bungus
18	Batam, Kepulauan Riau	Pos PSDKP Batam-Prop. Kepulauan Riau	Kota Batam	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat	PP Barelang (PU Batam)
19	Indramayu Jawa Barat	Pos  Karangsong-Prop. Jawa Barat	Kab. Indramayu	WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan	PPP Karangsong
20	Ternate, Propinsi Maluku Utara	Pos PSDKP Ternate-Prop Maluku Utara	Kota Ternate	WPP 715 meliputi Laut Maluku	PPN Ternate
21	Kepulauan Seribu DKI. Jakarta	Pos PSDKP Pulau Pramuka, Kep. Seribu-Prop. DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat	PPI Pulau Pramuka
22	Kota Sukabumi, Jawa Barat	Pos PSDKP Palabuhanratu- Prop. Jawa Barat	Kota Sukabumi	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPN Pelabuhan Ratu
23	DI. Yogyakarta	Pos PSDKP Sadeng -DIY	Yogyakarta	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPP Sadeng
24	Kab. Buleleng Bali	Pos PSDKP Pengambengan-Prop. Bali	Kab. Buleleng	WPP 713 meliputi Selat Bali	PPP Pengambegan

1.      Satwas Serdang Begadai (Sumut)

2.   Satwas Muncar (Jatim)

3.      Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)

4.      Pos Jatiluhur (jabar)

5.      Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)

6.      Pos Sungai Rengas (Kalbar)

7.      Satwas Muara Kintab (Kalsel)

8.      POS Tanjung Pinang (Kepri)

9.      Pos Kupang (NTT)

10.  Satwas Bontang (Kaltim)

11.  POS Gorontalo

12.  Satwas Kangean (Madura)

13.  Pos Cilacap (Jawa Tengah)

14.  Pos Lempasing (Lampung)

15.  Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)

16.  Pos Labuan Lombok (NTB)

17.  Pos Bungus (Sumbar)

18.  Pos Batam (Kepri)

19.  Pos Karangsong (Jabar)

20.  Pos Ternate (Maluku Utara)

21.  Pos P.Pramuka Kep. Seribu (Jakarta)

22.  Pos Pelabuhan Ratu (Jabar)

23.  Pos Sadeng (DIYogyakarta)

24.  Pos Pengambengan (Bali)

  

SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

Wilayah Satker yang menjadi Prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2013

NO	LOKASI	SATKER	WILAYAH KERJA		KETERANGAN
			Daratan	Perairan
1	Serdang Bedagai, Sumatera Utara	Satwas Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai	WPP 571	PPI Tanjung Beringin
2	Banyuwangi, Jawa Timur.	Satwas Muncar	Kab. Banyuwangi	WPP 573	PPP Muncar
3	Dhamasraya, Sumatera Barat	Satwas Carocok Tarusan	Kab Dhamasraya	WPP 572	PPP Carorok
4	Karawang Jawa Barat	Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat	Kab Karawang	WPP 712	Jatiluhur
5	Bitung, Sulawesi Utara	Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara	Kota Bitung	WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera	PPS Bitung
6	Pontianak, Kalimantan Barat	Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur	PPI Sungai Rengas (PU Pontianak)
7	Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Satwas Muara Kintab	Kab. Tanah Laut	WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara	PPI Muara Kintab
8	Tanjung Pinang Kepulauan Riau	Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat	PPP Lempasing
9	Kupang Nusa Tenggara Timur	Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT	Kota Kupang	WPP 573 meliputi Laut Sawu	PPP Kupang
10	Bontang, Kalimantan Timur	Satwas Bontang	Kota Bontang	WPP 713	PPI Bontang
11	Gorontalo	Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo	Kota Gorontalo	WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini	PPI Gorontalo
12	Sumenep, Jawa Timur	Satwas Kangean	Kab. Sumenep,	WPP 712	PPI Kangean
13	Cilacap, Jawa Tengah	Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah	Kab. Cilacap	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPS Cilacap
14	Kota Bandar Lampung	Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung	Kota Bandar Lampung	WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat	PPS Bungus
15	Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung	Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung	Kab Belitung	WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan	PPN Tanjung Pandan
16	Kota Mataram, NTB	Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB	Kota Mataram	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur	PPP Labuan Lombok
17	Kab. Pasaman Sumbar	Pos PSDKP Bungus-Prop.Sumatera Barat	Kab. Pasaman	WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Tengah	PPS Bungus
18	Batam, Kepulauan Riau	Pos PSDKP Batam-Prop. Kepulauan Riau	Kota Batam	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat	PP Barelang (PU Batam)
19	Indramayu Jawa Barat	Pos  Karangsong-Prop. Jawa Barat	Kab. Indramayu	WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan	PPP Karangsong
20	Ternate, Propinsi Maluku Utara	Pos PSDKP Ternate-Prop Maluku Utara	Kota Ternate	WPP 715 meliputi Laut Maluku	PPN Ternate
21	Kepulauan Seribu DKI. Jakarta	Pos PSDKP Pulau Pramuka, Kep. Seribu-Prop. DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat	PPI Pulau Pramuka
22	Kota Sukabumi, Jawa Barat	Pos PSDKP Palabuhanratu- Prop. Jawa Barat	Kota Sukabumi	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPN Pelabuhan Ratu
23	DI. Yogyakarta	Pos PSDKP Sadeng -DIY	Yogyakarta	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPP Sadeng
24	Kab. Buleleng Bali	Pos PSDKP Pengambengan-Prop. Bali	Kab. Buleleng	WPP 713 meliputi Selat Bali	PPP Pengambegan
25	Kota Cirebon Jawa Barat	Pos PSDKP Kejawanan-Prop. Jawa Barat	Kota Cirebon	WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan	PPN Kejawanan
26	Kab Batanghari Jambi	Satwas Nipah Panjang	Kab Batanghari	WPP 711	PPI Kuala Tungkal
27	Kota Bengkulu	Pos PSDKP Pulau Baii Bengkulu-Prop. Bengkulu	Kota Bengkulu	WPP 572 meliputi Samudera hindia bagian timur	PPP Pulau Baai
28	Kota Makasar	Pos PSDKP Makasar-Prop. Sulawesi Selatan	Kota Makasar	WPP 713 meliputi Selat Makasar	PPI Paotere, Makassar
29	Kab Musi Rawas Sumsel	Pos PSDKP Jakabaring-Palembang (Propinsi Sumatera Selatan)	Kab Musi Rawas	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Selatan dan Selat Bangka	PPI Jakabaring
30	Kota Kendari Sulawesi Tenggara	Pos PSDKP Kendari-Prop. Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	WPP 714 meliputi Laut Banda Bagian Barat	PPS Kendari
31	Kab Majene Sul-Barat	Satwas Majene Sulawesi Barat	Kab Majene	WPP 713 meliputi Selat Makasar	PPI Majene
32	Kab Pesawaran Lampung	Pos PSDKP Kota Agung-Prop. Lampung	Kab Pesawaran	WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Timur (Selat Sunda)	PPP Kota Agung

  

1. Satwas Serdang Begadai (Sumut)
2. Satwas Muncar (Jatim)
3. Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)
4. Pos Jatiluhur (jabar)
5.  Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)
6. Pos Sungai Rengas (Kalbar)

7.      Satwas Muara Kintab (Kalsel)

8.      POS Tanjung Pinang (Kepri)

9.      Pos Kupang (NTT)

10.  Satwas Bontang (Kaltim)

11.  POS Gorontalo

12.  Satwas Kangean (Madura)

13.  Pos Cilacap (Jawa Tengah)

14.  Pos Lempasing (Lampung)

15.  Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)

16.  Pos Labuan Lombok (NTB)

17.  Pos Bungus (Sumbar)

18.  Pos Batam (Kepri)

19.  Pos Karangsong (Jabar)

20.  Pos Ternate (Maluku Utara)

21.  Pos P.Pramuka Kep. Seribu (Jakarta)

22.  Pos Pelabuhan Ratu (Jabar)

23.  Pos Sadeng (DIYogyakarta)

24.  Pos Pengambengan (Bali)

25.  Pos Kejawanan (Jabar)

26.  Satwas Nipah Panjang (Jambi)

27.  Pos Pulau Baii (Bengkulu)

28.  Pos Makasar (Sulsel)

29.  Pos Jakabaring (Sumsel)

30.  Pos Kendari (Sulteng)

31.  Satwas Majene (SulBar)

32.  Pos Kota Agung (Lampung)

SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

Wilayah Satker yang menjadi prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2014

NO	LOKASI	SATKER	WILAYAH KERJA		KETERANGAN
			Daratan	Perairan
1	Serdang Bedagai, Sumatera Utara	Satwas Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai	WPP 571	PPI Tanjung Beringin
2	Banyuwangi, Jawa Timur.	Satwas Muncar	Kab. Banyuwangi	WPP 573	PPP Muncar
3	Dhamasraya, Sumatera Barat	Satwas Carocok Tarusan	Kab Dhamasraya	WPP 572	PPP Carorok
4	Karawang Jawa Barat	Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat	Kab Karawang	WPP 712	Jatiluhur
5	Bitung, Sulawesi Utara	Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara	Kota Bitung	WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera	PPS Bitung
6	Pontianak, Kalimantan Barat	Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur	PPI Sungai Rengas (PU Pontianak)
7	Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Satwas Muara Kintab	Kab. Tanah Laut	WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara	PPI Muara Kintab
8	Tanjung Pinang Kepulauan Riau	Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat	PPP Lempasing
9	Kupang Nusa Tenggara Timur	Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT	Kota Kupang	WPP 573 meliputi Laut Sawu	PPP Kupang
10	Bontang, Kalimantan Timur	Satwas Bontang	Kota Bontang	WPP 713	PPI Bontang
11	Gorontalo	Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo	Kota Gorontalo	WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini	PPI Gorontalo
12	Sumenep, Jawa Timur	Satwas Kangean	Kab. Sumenep,	WPP 712	PPI Kangean
13	Cilacap, Jawa Tengah	Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah	Kab. Cilacap	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPS Cilacap
14	Kota Bandar Lampung	Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung	Kota Bandar Lampung	WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat	PPS Bungus
15	Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung	Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung	Kab Belitung	WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan	PPN Tanjung Pandan
16	Kota Mataram, NTB	Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB	Kota Mataram	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur	PPP Labuan Lombok
17	Kab. Pasaman Sumbar	Pos PSDKP Bungus-Prop.Sumatera Barat	Kab. Pasaman	WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Tengah	PPS Bungus
18	Batam, Kepulauan Riau	Pos PSDKP Batam-Prop. Kepulauan Riau	Kota Batam	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat	PP Barelang (PU Batam)
19	Indramayu Jawa Barat	Pos  Karangsong-Prop. Jawa Barat	Kab. Indramayu	WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan	PPP Karangsong
20	Ternate, Propinsi Maluku Utara	Pos PSDKP Ternate-Prop Maluku Utara	Kota Ternate	WPP 715 meliputi Laut Maluku	PPN Ternate
21	Kepulauan Seribu DKI. Jakarta	Pos PSDKP Pulau Pramuka, Kep. Seribu-Prop. DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat	PPI Pulau Pramuka
22	Kota Sukabumi, Jawa Barat	Pos PSDKP Palabuhanratu- Prop. Jawa Barat	Kota Sukabumi	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPN Pelabuhan Ratu
23	DI. Yogyakarta	Pos PSDKP Sadeng -DIY	Yogyakarta	WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat	PPP Sadeng
24	Kab. Buleleng Bali	Pos PSDKP Pengambengan-Prop. Bali	Kab. Buleleng	WPP 713 meliputi Selat Bali	PPP Pengambegan
25	Kota Cirebon Jawa Barat	Pos PSDKP Kejawanan-Prop. Jawa Barat	Kota Cirebon	WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan	PPN Kejawanan
26	Kab Batanghari Jambi	Satwas Nipah Panjang	Kab Batanghari	WPP 711	PPI Kuala Tungkal
27	Kota Bengkulu	Pos PSDKP Pulau Baii Bengkulu-Prop. Bengkulu	Kota Bengkulu	WPP 572 meliputi Samudera hindia bagian timur	PPP Pulau Baai
28	Kota Makasar	Pos PSDKP Makasar-Prop. Sulawesi Selatan	Kota Makasar	WPP 713 meliputi Selat Makasar	PPI Paotere, Makassar
29	Kab Musi Rawas Sumsel	Pos PSDKP Jakabaring-Palembang (Propinsi Sumatera Selatan)	Kab Musi Rawas	WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Selatan dan Selat Bangka	PPI Jakabaring
30	Kota Kendari Sulawesi Tenggara	Pos PSDKP Kendari-Prop. Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	WPP 714 meliputi Laut Banda Bagian Barat	PPS Kendari
31	Kab Majene Sul-Barat	Satwas Majene Sulawesi Barat	Kab Majene	WPP 713 meliputi Selat Makasar	PPI Majene
32	Kab Pesawaran Lampung	Pos PSDKP Kota Agung-Prop. Lampung	Kab Pesawaran	WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Timur (Selat Sunda)	PPP Kota Agung
33	Kab. Siak Riau	Pos PSDKP Bagan Siapiapi- Prop. Riau	Kab. Siak	WPP 571 meliputi Selat Malaka bagian Timur	PU Bagansiapiapi
34	Kota Samarinda	Satwas Samarinda Kaltim	Kota Samarinda	WPP 713	PPI Selili
35	Kab. Minahasa Utara Sulut	Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	WPP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera	PPS Bitung
36	Kota Pekanbaru Riau	Satwas Pel. Umum Pekanbaru	Kota Pekanbaru	WPP 711	PU Pekanbaru
37	Kab. Gresik	Satwas Gresik	Kab.Gresik	WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan	PPN Brondong
38	Kab.Rajaampat	Satwas Rajaampat Papua Barat	Kab Rajaampat	WPP 715, 717	PPI RajaAmpat
39	Kota Ambon	Pos PSDKP Ambon-Prop. Maluku	Kota Ambon	WPP 714 meliputi Laut Banda bagian utara dan Laut Seram bagian Selatan	PPN Ambon
40	Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan	Pos PSDKP Banjarmasin-Prov Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong	WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara	PPP Banjarmasin

1. Satwas Serdang Begadai (Sumut)

2.   Satwas Muncar (Jatim)

3. Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)
4. Pos Jatiluhur (jabar)

5.      Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)

6.      Pos Sungai Rengas (Kalbar)

7.      Satwas Muara Kintab (Kalsel)

8.      POS Tanjung Pinang (Kepri)

9.      Pos Kupang (NTT)

10.  Satwas Bontang (Kaltim)

11.  POS Gorontalo

12.  Satwas Kangean (Madura)

13.  Pos Cilacap (Jawa Tengah)

14.  Pos Lempasing (Lampung)

15.  Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)

16.  Pos Labuan Lombok (NTB)

17.  Pos Bungus (Sumbar)

18.  Pos Batam (Kepri)

19.  Pos Karangsong (Jabar)

20.  Pos Ternate (Maluku Utara)

21.  Pos P.Pramuka Kep. Seribu (Jakarta)

22.  Pos Pelabuhan Ratu (Jabar)

23.  Pos Sadeng (DIYogyakarta)

24.  Pos Pengambengan (Bali)

25.  Pos Kejawanan (Jabar)

26.  Satwas Nipah Panjang (Jambi)

27.  Pos Pulau Baii (Bengkulu)

28.  Pos Makasar (Sulsel)

29.  Pos Jakabaring (Sumsel)

30.  Pos Kendari (Sulteng)

31.  Satwas Majene (SulBar)

32.  Pos Kota Agung (Lampung)

33.  Pos Bagan Siapiapi (Riau)

34.  Satwas Samarinda (Kaltim)

35.  Pos Aertembaga (Sulut)

36.  Satwas Pel. Umum Pekanbaru (Riau)

37.  Satwas Gresik

38.  Satwas Rajaampat (Papua Barat)

39.  Pos Ambon (Maluku)

40.  Pos Banjarmasin (Kalsel)